Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang memiliki tugas dan kewenangan khusus untuk menangani kasus korupsi di Indonesia. KPK didirikan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi yang menjadi masalah serius di negara ini.
Berikut adalah tugas utama KPK beserta aturan yang menjadi dasar hukumnya.
Tugas KPK
1. Pencegahan Korupsi:
* Melakukan upaya untuk mencegah korupsi melalui sosialisasi, pendidikan, dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lembaga swasta.
* Mengidentifikasi dan menganalisis area yang rawan korupsi, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga pemerintahan.
2. Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum Lain:
* Berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait dalam upaya pemberantasan korupsi.
* Memastikan agar tindakan antikorupsi di berbagai lembaga berjalan efektif dan sinergis.
3. Supervisi Penanganan Kasus Korupsi:
* Mengawasi penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh lembaga penegak hukum lain, memastikan tidak ada penyimpangan atau kelalaian dalam penegakan hukum.
4. Penindakan Kasus Korupsi:
* Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang memenuhi syarat tertentu.
* Melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat atau pihak yang terlibat dalam korupsi secara langsung di tempat kejadian.
5. Monitoring:
* Melakukan pemantauan terhadap sistem administrasi pemerintahan, khususnya pada aspek yang berpotensi menjadi celah korupsi.
* Memberikan saran perbaikan terhadap sistem yang rentan terhadap tindak pidana korupsi.
Aturan Hukum yang Mengatur Tugas KPK
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C
* Pasal ini memberikan dasar umum bagi lembaga-lembaga negara untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan menegakkan hukum, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
* UU ini adalah dasar hukum utama KPK yang mengatur wewenang, tugas, struktur organisasi, serta mekanisme kerja KPK. Revisi UU KPK pada 2019 membawa perubahan signifikan terhadap kewenangan dan prosedur operasional KPK.
* UU ini menegaskan peran KPK dalam pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan penindakan korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999:
* Menyediakan landasan hukum bagi KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus korupsi. Dalam UU ini, diatur tentang definisi korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan ancaman hukuman bagi pelaku korupsi.
4. Peraturan KPK (Peraturan Pimpinan KPK)
* Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, KPK memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan internal, termasuk aturan teknis terkait penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta prosedur pencegahan korupsi.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Terkait Pemberantasan Korupsi
* Beberapa Peraturan Pemerintah turut memperjelas peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Misalnya, peraturan tentang kerjasama KPK dengan aparat penegak hukum lain dalam kasus tindak pidana korupsi.
KPK memiliki tugas utama dalam pencegahan, koordinasi, supervisi, penindakan, dan monitoring korupsi. Dengan kewenangan yang luas dan independen, KPK bekerja untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dasar hukum utama KPK adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang mengubah UU KPK sebelumnya, serta diperkuat oleh Peraturan KPK dan Peraturan Pemerintah yang mengatur teknis pelaksanaan pemberantasan korupsi.